Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2022

MENGENDUS KORUPSI DALAM TATA NIAGA BAWANG PUTIH VIA PERSETUJUAN IMPOR KEMENDAG

Gambar
Harga bawang putih meroket setiap awal tahun hingga tembus Rp 50 ribu per kilogram. Wajib tanam dan sistem kuota dalam impor memicu harga komoditas subtropis ini selalu mahal di pasar. Padahal harga di negara asalnya, Cina, tak sampai Rp 10 ribu per kilogram. Dengan keuntungan mencapai Rp 8,4 triliun setahun, tata niaga bawang memicu pungutan liar di tiap tahap perizinan. Akibatnya, harga melonjak dan komoditas ini dikendalikan segelintir pengusaha pemegang kuota yang berkuasa menahan dan menggelontorkan bawang ke pasar. Memasuki Februari, stok bawang putih di kios Anas Sarnil di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, menyusut. Pada 7 Februari lalu, di kios seluas 9 meter persegi itu hanya bertumpuk 100 karung. “Biasanya penuh, sekarang barang sedang kurang,” kata pedagang 52 tahun ini. Sebelum Februari, Anas bisa menjual 15 ton bawang putih sepekan. Para importir bergantian meneleponnya menawarkan bawang putih dari Cina. “Sekarang saya menelepon importir satu-satu,” ujarny...

SONOKELING SENDURO

Gambar
Sonokeling  atau  sanakeling  adalah nama sejenis pohon penghasil kayu keras dan indah, anggota dari  suku  Fabaceae. Kayunya yang berbobot sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai  Indian  rosewood ,  Bombay blackwood  atau  Java palisander  ( Ingg. ),  palisandre de l’Inde  ( Prc. ); dalam klasifikasi  Indonesia  digolongkan sebagai  kayu sonokeling . [2]  Di  Jawa , dikenal varian yang dinamai  sonobrit  dan  sonosungu . Pohon  berukuran sedang hingga besar, tingginya 20-40  m  dengan gemang mencapai 1,5–2 m. Tajuk lebat berbentuk kubah, menggugurkan daun. Pepagan berwarna abu-abu kecoklatan, sedikit pecah-pecah membujur halus. [3] Daun  majemuk menyirip gasal, dengan 5-7 anak daun yang tak sama ukurannya, berseling pada porosnya. Anak daun berbentuk menumpul ( obtusus ) lebar, hijau di atas dan keabu-abuan di sisi bawahny...

rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kembali mendapat sorotan para pelaku usaha

Gambar
Jakarta, MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA   – Masalah rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kembali mendapat sorotan para pelaku usaha. Pasalnya di tengah pemerintah sedang memangkas hambatan birokrasi dalam berusaha melalui UU Ciptaker, praktiknya masih ada regulasi lama yang tetap diberlakukan, salah satunya adalah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Soal ini ditanggapi oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S Saragih, “Komoditas  bawang putih  memang agak aneh dibandingkan dengan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit. Hal ini berbeda dengan perlakuan pemerintah untuk beras, yang mana impor dilakukan justru saat panen raya,” ujar Guntur melalui keterangan pers, Rabu (31/3/2021). Hal tersebut dikatakan Guntur S Saragih menanggapi PP No 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan masalah hambatan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortik...

Kini, Produk UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Gambar
  Pada bulan Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.   PP Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pada halaman 50 paragraf 6 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 81 dijelaskan bahwa: Kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan ...

Ery Pelupessy: Uranium RI Melimpah Tapi Belum Digarap, Kenapa?

Gambar
Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia, Rabu 16 Maret 2022 -  Indonesia memiliki segudang 'harta karun' dalam hal ini adalah sumber daya mineral khususnya uranium dan juga thorium. Kedua 'harta karun' Indonesia itu sejatinya dinilai layak sebagai sumber daya bahan baku untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Apakah sumber daya tersebut sudah digarap oleh pemerintah? Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengembangan PLTN di Indonesia, saat ini Indonesia memiliki potensi tambang uranium yang cukup besar atau saat ini diperkirakan mencapai 90 ribu ton. Selain uranium, Indonesia juga memiliki 'Harta Karun' Thorium yang bejibun. Jumlahnya mencapai 140 ribu ton yang berasal dari limbah buangan timah. Dengan potensi Thorium itu, kata Arifin Tasrif, Indonesia bisa mengembangkan PLTN dengan kapasitas 548 GW untuk masa 30 tahun. Atas potensi 'Harta K...

Koordinator Gapoktan Hijau Makmur Lumajang: Jika Dirjen Holtikultura Kementan Tidak Respon RIPH, Kami Akan Hadang Rombongan Presiden

Gambar
Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia - 16 Maret 2022, Rumitnya proses perijinan RIPH di Kementerian Pertanian RI sudah waktunya terbongkar terkait banyak berkeliarannya calo calo perijinan RIPH serta korupsi kolusi dan nepotisme yang sudah terstruktur sistematis dan masif sejak terbitnya RIPH yang diharuskan memenuhi kewajiban tanam bawang putih dengan rasio 1000 ton untuk 8.3 hektar sampai dengan SPI dengan jeda waktu yang dapat dikondisikan hingga dapat ditimbulkan biaya koordinasi dan kondisional yang sudah diatur Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia E A N Pelupessy SH MH LiC di Jakarta hari ini 16 Maret 2022 mengatakan, "Sejak tiga bulan yang lalu dokumen permohonan RIPH milik CV Sinar Jaya Agro Gemilang terus di roll back oleh sistem dengan alasan bahwa itu adalah kebijakan pimpinan, sangat disesalkan bahwa sistem online yang dibangun dengan semangat transparansi Presiden Joko Widodo diselewengkan oleh oknum oknum di balik meja perijinan Ke...

Direktur Investigasi MTI: Perlu dilakukan OTT KPK Terkait Kuota Impor Bawang Putih dan rumitnya proses pemberian rekomendasi serta pelaksanaan wajib tanam

Gambar
Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia -  Komoditas bawang putih kembali menyedot perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta terkait dugaan kasus impor bawang putih. OTT dilakukan pada Rabu 7 Agustus 2019 pukul 21.30 WIB. Ada 11 orang yang diamankan penyidik KPK dalam OTT ini mulai dari pengusaha hingga orang kepercayaan anggota DPR.   Sejumlah barang bukti diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan kasus suap impor bawang putih ini. Impor bawang putih selama ini diatur berdasarkan kuota melibatkan banyak perusahaan. Kementan punya peran memberikan rekomendasi impor, dan kemendag jadi pihak yang mengeluarkan izin impor.   Pada medio Juni 2019, Kemendag telah mengizinkan impor  256 ribu ton bawang putih  kepada 15 perusahaan importir. Izin pemasukan bawang putih ini berlaku hingga akhir 2019. Namun, selain itu, pada posisi pertengahan Juni 2019, masih  5 perusahaan lain yang suda...