LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Masyarakat Transparansi Indonesia, Lumajang - 20 Juni 2023. Tercatat sudah hampir separuh Kepala Desa dan Perangkatnya memenuhi panggilan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Lumajang dan Inspektorat Kabupaten Lumajang serta Kejaksaan Negeri Lumajang terkait temuan temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Hampir separuhnya juga telah dijebloskan ke penjara, baik di tingkat Polres Lumajang maupun Polda Jawa Timur, Sekitar 25% nya sedang dalam proses pemeriksaan simultan. Ada aroma tak sedap pun terhembus diantara proses penegakan hukum yang demikian masif di tengah menghangatnya situasi politik. Seorang narasumber yang tidak ingin namanya disebut mengatakan bahwa hal seperti ini sudah jamak dilakukan menjelang kontestasi. Dia menyebut beberapa nama, dalam kaitan terperiksanya beberapa Kepala Desa dan Perangkatnya, "Selama mereka ikuti alur (arahan arahan dari DPM Kabupaten Lumajang), itu ada bagian bagiannya di Pemdes Lumajang, dan arahannya langsung dari Kepala...

Illegal Logging dan Penegakan Hukum yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Dalam tulisan ini yang akan membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan departemen Kehutanan dan Kepolisian Republik  Indonesia Resor Lumajang Polda Jawa Timur dalam menindak dan menanggulangi tindak pidana illegal loging atau penebangan hutan secara liar yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pencurian kayu atau illegal logging terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan tidak terkecuali juga di wilayah kabupaten Lumajang. Aksi pencurian kayu ini semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak hanya kawasan hutan industri dan hutan produksi saja yang terkena dampak tetapi kawasan hutan lindung dan cagar alam juga sekarang sudah mulai dijarah habis-habisan. Semakin maraknya aksi penebangan liar atau illegal loging semakin merugikan karena akan dapat mengakibatkan terjadinya ...