LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

TELUSUR PAYUNG HUKUM PENETAPAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LUMAJANG PUNGLI TOWER 2 Seperti telah dibahas di pemberitaan sebelumnya tentang pungli pungli tangbterjadi pada perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Lumajang yang dalam melakukan pengumpulan data data administratifnya sedemikian berputar dan berbelit, sebenarnya telah cukup unsur bagi ditetapkannya sebuah perkara untuk diajukan ke depan APH untuk dinilai dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan bahan keterangan; logilkanya seperti itu. Tapi sepertinya tengara terstruktur sistematis dan masif dalam proses perkara pungli sangat kental tercium sebab bukan hanya para pemohon ijin/ pelaku usaha tower telekomunikasi saja yang menyampaikan bahwa benar telah terjadi proses pungli yang tidak hanya edan edanan tapi juga sangat tak masuk akal jika diperhitungkan secara nalar uang uang itu hanya memperkaya para birokrat dan antek anteknya yang rakyat pun sudah paham betul siapa saja yang terlibat dan...

BENANG KUSUT PUNGLI DALAM PROSES PERIJINAN TOWER DI KABUPATEN LUMAJANG Di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dengan menggunakan payung hukum PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 64 TAHUN 2021 tentang ENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA. Diskresi Bupati sebagai Kepala Daerah sangat kentara betul dalam pelaksanaan tugas di lapangan diantaranya adalah ketika dibentuk task force (tim khusus) perijinan, berikut distribusi pembayaran jasa bongkar yang dititipkan ke Bank Jatim serta fee bagi pihak ketiga yang diberi kuasa oleh pemilik/penyewa tower telekomunikasi (rekam data personel baik ASN dan umum yang terlibat akan dirilis dalam berita lanjutan yang membahas laporan investigasi lapangan kasus per kasus yang terjadi di tiap titik koordinat lokasi tower) Berdasarkan hasil penelusuran media Jawara Post bersama dengan LSM Jawara di lapangan untuk sinkronisasi data serta cros check dan ricek modus operandi operasi perijinan tower telekomunikasi yang ada dii Kabupaten ...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi secara cuma-cuma kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan Utama MBG:  * Meningkatkan Status Gizi: Dengan menyediakan makanan bergizi, MBG membantu meningkatkan status gizi anak-anak, mengurangi stunting, dan meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental.  * Mencegah Stunting:   * Meningkatkan Kualitas SDM:  * Mendukung Pangan Lokal:  * Meningkatkan perputaran roda           ekonomi di daerah Bagaimana Pelaksanaan MBG? Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang dalam penjelasannya memuat tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG); program yang dilaksanakan melalui sekolah-sekolah, puskesmas, atau posyandu. Makanan yang disediakan bervariasi, namun selalu mengutama...

Home Cerita Pagi Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Nusantara Indeks Home Cerita Pagi Kisah Mpu Nambi, Patih Majapahit Pertama Korban Hasutan Busuk Sengkuni Mahapati Avirista Midaada Senin, 23 September 2024 - 08:00 WIB Mahapati adalah sosok misterius dalam sejarah Kerajaan Majapahit dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan ketidakstabilan di kerajaan. Foto/Ilustrasi A A A MAHAPATIH Majapahit pertama dijabat oleh Mpu Nambi . Sosok Mpu Nambi pula yang merupakan kawan dekat dari Raden Wijaya, yang telah menjabat sejak Wangsa Rajasa. Ketika raja kedua Majapahit Jayanagara bertahta Mpu Nambi masih berkuasa sebagai mahapatih. Tetapi hubungan kedua pejabat utama Majapahit ini tidak pernah akur. Saling curiga selalu mewarnai hubungan antara Jayanagara dengan Mpu Nambi. Apalagi saat itu Jayanagara memang masih cukup stabil emosinya, karena naik tahta sebagai raja dalam usia yang muda. Raja Majapahit kedua yang bergelar Sri Sundarapadnyadewadhiswarana Maharajabhiseka Wikramatunggadewa in...