LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Sandiaga Boyong Program Pengembangan Wisata Bahari ke Situbondo Rabo, 30 Juni 2021 09:15 WIB Masyarakat Transparansi Indonesia - Situbondo - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tengah menyiapkan berbagai program pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya pengembangan wisata bahari, akan diboyong Sandiaga ke salah satu kabupaten yang terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa tersebut. "Kami akan membawa program Kemenparekraf, terutama yang berkaitan dengan wisata bahari. Karena saya lihat sepanjang pantai di Situbondo itu indah dan cantik-cantik sekali," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2021). Selain itu, Sandiaga mengatakan, ada program pengelolaan sampah plastik yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Kemenparekraf. Sehingga dengan dihadirkannya program pengelolaan sampah plastik, wisata bahari Situbondo mampu untuk m...

KHR As’ad Syamsul Arifin (1897-1990 M.) adalah putra pertama dari pasangan KHR Syamsul Arifin (1841–1951 M.) dan Nyai Hj Siti Maimunah. Tak ada naskah memadai yang menjelaskan sosok Nyai Maimunah ini. KHR Syamsul Arifin sendiri lahir dari pasangan Kiai Ruham dan Nyai Nur Sari. Jika nasab Kiai Ruham bersambung hingga ke Sunan Ampel, maka Nyai Nur Sari disebut dalam sejumlah buku sebagai keturunan Raja Sumenep ke-29, Bendoro Saud, yang memerintah dari tahun 1750 M. hingga 1762 M.  Kiai As’ad lahir di Mekah ketika Kiai Syamsul Arifin studi di sana. Dan Kiai Syamsul Arifin telah menghabiskan 40 tahun dari 110 tahun usianya di Mekah. Di Mekah, Kiai Syamsul Arifin berguru kepada banyak ulama besar seperti Syaikh Nawawi Banten (1813-1897 M) yang 24 karyanya banyak dibaca di pesantren-pesatren Jawa dan Madura. Kiai Syamsul Arifin juga sempat belajar pada Sayyid Abi Bakar ibn Muhammad Syatha al-Dimyathi (1849-1892 M/1226-1310 H) pengarang kitab I’anah al-Thalibin ...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah keras tudingan beberapa pihak, perihal obral ijin yang disebut terjadi di era Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Informasi yang tidak valid ini memaksa KLHK harus membuka data demi keadilan informasi di publik. ''Hal paling penting bagi Indonesia sebenarnya adalah langkah-langkah perbaikan lingkungan yang konsisten ke depan. Namun sayangnya di situasi bencana, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan obral data yang tidak benar ke publik. Kewajiban kami adalah meluruskan informasi tersebut, sehingga publik mendapatkan referensi yang tepat,'' tegas Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah dalam rilis pada media, akhir bulan Januari 2021 yang lalu. Data KLHK menunjukkan luas areal pemberian ijin kawasan hutan dari berbagai periode pemerintahan, baik untuk kebun, HPH, HTI ataupun tambang/IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Data ini penting disampaikan karena banyak dikaitkan denga...

Situbondo | 14 Juni 2021 Dengan melengkapi seluruh persyaratan legal formal dokumen pendataan organisasi kemasyarakatan yang diminta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, Ery Abd Nasir Pelupessy, SH., MH., L.lc Sekretaris Dewan Majelis Daerah FPN Kabupaten Situbondo dalam siaran persnya di depan awak media cetak dan visual mengatakan di Sekretariat DMD FPN Situbondo, Senin 14 Juni 2021 bahwa secara de facto dan de jure DMD FPN Kabupaten Situbondo telah legitimate. Gerak dan langkah organisasi yang berkonsep bela negara ini memang sedikit berbeda dalam pelaksanaannya di lapangan jika ditinjau dari ormas dan LSM yang selama ini berkegiatan di Situbondo; sebagaimana halnya Harimau Situbondo yang merupakan wujud Pasukan Khusus Dewan Majelis Nasional FPN yang bertransformasi dalam gerak serta menyesuaikan bentuk serta postur organisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, dalam hal ini Kabupaten Sotubondo. Passus Harimau ini dibentuk atas dasar Undang ...

Sekitar 120 orang petani penggarap lahan bersama dengan Pengurus Kelompok Tani Jaya Abadi di Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, Sabtu pagi tadi (12 Juni 2021) melaksanakan kegiatan permulaan penanaman varietas lombok rawit di lahan seluas 45 hektar. Menurut H Kusnadi, penanaman varietas lombok rawit ini dimaksudkan selain menangkap peluang pasar ke depan terkait ketersedian pasar serta fluktuasi harga yang terjadi; Kelompok Tani Jaya Abadi bersama masyarakat Curah Air Kunir Desa Ketowan Kecamatan Arjasa dapat mengajukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan atau MOU dengan pihak Perhutani KPH Bondowoso terkait kawasan hutan yang berada di wilayah tenurial. Kelompok Tani Jaya Abadi ini sangat terbuka terhadap semua proses dialog atau pengembangan lahan hutan yang gundul, kami bersama dengan Harimau Situbondo (Divisi Passus Dewan Majelis Nasional Formasy Praja Nusantara) mensosialisasikan semangat "Indonesia Hijau" dengan parameter "Hutan Lestari...

Diskusi Pancasila di MPC Pemuda Pancasila Situbondo (Kamis, 11 Juni 2021) Kader Kader Pemuda Pancasila di Kabupaten Situbondo yang bergabung di MPC Pemuda Pancasila kubu Arman Hartoadi terus melakukan gerakan gerakan positif dalam rangka membangun dan memperbaiki legalitas formal organisasi yang telah (menurut Plt. Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Situbondo, E A N Pelupessy SH, MH, L.lc) dirusak marwah kemurnian berorganisasi Pemuda Pancasila dengan masuknya para politikus karbitan dari partai tertentu yang berkedudukan di depan Kantor Kesbangpol Kabupaten Situbondo serta memanfaatkan para ketua PAC parpol tersebut di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Bulan Juni 2021 dimana seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Situbondo giat memperingati Bulan Kelahiran Pancasila, berikut juga semangat para kader Pemuda Pancasila Kabupaten Situbondo kubu Arman Hartoadi ini melakukan giat aktif dengan memasang banner Ketua MPN Pemuda Pancasi...

MTI - Monumen Banteng Ketaton di depan Balai Desa Jati Banteng, Besuki Situbondo MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA – Penggalan penutup pidato yang menggelora dari Bung Karno ini dipekik dalam Konferensi Besar Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) di Kaliurang Yogyakarta sekira tanggal 17 Februari 1959, ketika organisasi pengusung Marhaenisme ini masih berusia sekitar setengah dekade. “Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!” Bukan tanpa alasan Bung Karno mendesak GmnI untuk melenyapkan sterilitiet di gerakan mahasiswa. Sterilitiet yang dimaksud dalam bahasa Indonesia berarti kemandulan, kemandulan baik dalam bentuk gerakan perjuangan maupun pemikiran. Kekhawatiran lebih dari setengah abad silam ini justru kian kuat dirasakan, dan kini kerap dijadikan kritik kepada entitas mahasiswa secara luas. Perasaan ini berkecamuk da...

  BUMN BANTU REHABILITASI HUTAN Masyarakat_Transparansi_Indonesia - PEMERINTAH segera menugaskan lima BUMN Kehutanan untuk merehabilitasi hutan konservasi dan hutan lindung di Tanah Air. “Penugasan itu bagian dari program restrukturisasi BUMN Kehutanan yang selama ini kurang sehat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto kemarin (18/10). Menurutnya, kelima BUMN itu, akan diberikan pekerjaan, terutama Inhutani I hingga Inhutani IV. ”Tapi yang pasti, lima BUMN Kehutanan itu akan memanfaatkan dana rehabilitasi sebesar Rp3 triliun dari anggaran sebesar Rp5,9 triliun,” katanya. Hadi menjelaskan penugasan merehabilitasi kawasan hutan itu kepada kelima BUMN agar memudahkan Kemenhut melakukan pengawasan melalui laporan pengukuran dan verifikasi (Measuring Reporting and Verification) alias MRV. “Jika penugasan itu diberikan kepada masyarakat atau pihak lain, Kemenhut akan kesulitan melakukan pengawasan melakukan sistem MRV.” Paling tidak, katanya, pemberian tugas kepa...

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litugasi, salah satunya ialah melalui Mediasi.  Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut PERMA No. 1/2016, m...