LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Ditemui di Jakarta 29 Juni 2021 kemarin di sela kegiatannya bersama komunitas, PGA Manajer CV Sinar Jaya Agro Gemilang; Erik Pelupessy menyampaikan kepada beberapa awak media bahwa memang benar telah terjadi perselisihan atau konflik yang cukup serius dengan salah satu perusahaan agro di Kota Batu yang melakukan pengikatan kerjasama pada 17 November 2021. CV Cempaka ini setelah saya lakukan koordinasi lintas sektor di kumpulan konsultan, ternyata tidak ada satupun yang mengenal dan pernah bekerja sama dalam hal importasi dan pekerjaan konsultatif lainnya di kedua Kementerian, Pertanian dan Perdagangan untuk dapat Konsul dalam penerbitan izin impor SPI. "Komunikasi dan upaya membangun pembicaraan yang positif, sama sekali mereka abaikan, dikiranya siapa saya ??". "Pengaduan Masyarakat yang saya ajukan ini mencukupi bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana ingkar janji dengan terlapor CV Cempaka yang dibuktikan dengan tanda tangan pada perjanjian dimaksud" pungkas...

Masyarakat Transparansi Indonesia, JAKARTA -- Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) memperkirakan ketersediaan stok bawang putih impor mulai menipis. Pasalnya, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2022, berdasarkan catatan Pusbarindo belum terdapat pasokan baru, sementara permintaan pada Ramadhan akan meningkat signifikan. Mantan ketua II Pusbarindo, Valentino mengatakan, sisa stok bawang putih impor akhir tahun 2021 kemungkinan tidak banyak, yakni hanya sekitar 150 ribu ton dan menjadi stok awal 2022. Sementara, kebutuhan Januari-Maret 2022 ini diperkirakan mencapai 125 ribu ton dengan asumsi konsumsi per bulan berkisar 41 ribu hingga 42 ribu ton. "Jadi, kemungkinan sisa stok tinggal 30 ribu-an ton sekarang ini. Mulai ada kenaikan harga, tapi memang belum signifikan. Masuk bulan Ramadhan (April) saya rasa kebutuhan bisa 55 ribu ton, lalu Idul Fitri (Mei) naik lagi jadi 60 ribu ton, jadi kita perlu stok sekitar 115-120 ribu ...

[Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, Senin 20 Juni 2022] Lembaga National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya bersinergi untuk membangun dan mengembangkan sistem nasional data dan informasi  yang menggambarkan situasi produksi dan konsumsi komoditas tertentu yang disebut Neraca Komoditas.  Neraca Komoditas ini bertujuan untuk memperbaiki persoalan tata kelola ekspor dan impor termasuk perijinannya, yang selama ini kerap menimbulkan berbagai persoalan dan membuka celah korupsi. "Neraca Komoditas menjadi data tunggal yang menjadi acuan bagi tata kelola dan perizinan ekspor dan impor, serta terkait informasi mengenai produksi dan kebutuhan komoditas tertentu. Saat ini cakupannya baru lima komoditas yaitu beras, gula, garam, daging dan ikan. Ke depannya diharapkan akan lebih banyak lagi komoditas yang tercakup dalam Neraca Ko...

Senduro - Masyarakat Transparansi Indonesia, Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara dengan Surat Nomor B-437/M.Sesneg/SET/TU.00.04/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 menyerukan agar seluruh instansi Pemerintah, baik di pusat, daerah, maupun perwakilan Pemerintah di luar negeri, serta BUMN/BUMD untuk menyelenggarakan Upacara Bendera Memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 dan melaksanakan Pekan Pancasila pada tanggal 29 Mei s.d 4 Juni 2017. Berikut salah satu pesan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam Sambutan Memperingati Hari Lahir Pancasila: “Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan...

'SIAPA MENABUR ANGIN - AKAN MENUAI BADAI'     Jakarta - 1 Juni 2022, Masyarakat Transparansi Indonesia -  Asisten Polhukkam DMN - FPN, E. Pelupessy mengapresiasi upaya hukum  Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) yang spartan serta cukup sistematis mempertahankan hak kedaulatan rakyatnya dengan menggugat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait penerbitan izin impor buah dan sayur- mayur yang dinilai tak memberikan rasa keadilan. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).      Asisten Polhukkam DMN - FPN, E. Pelupessy , menjelaskan, gugatan dilayangkan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait dengan pengelolaan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Asoasiasi merasa dipersulit oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, dari pengelolaan yang dinilai diskriminatif, Asosiasi menduga ada permainan dalam penerbitan RIPH ini.      "Sebe...