LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Mitra Gerak Tani yang berkelanjutan adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai inovasi dan teknologi untuk mendukung pertanian modern dan meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut penjelasan masing-masing elemen yang menjadi komponen dari konsep ini: 1. **Asuransi Pertanian**:    - **Deskripsi**: Melindungi petani dari risiko seperti bencana alam, gagal panen, atau fluktuasi harga yang dapat mengganggu pendapatan mereka. Asuransi ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani dengan menyediakan jaminan finansial.    - **Manfaat**: Mengurangi ketidakpastian dan memberikan keamanan finansial, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produksi dan inovasi tanpa khawatir akan kerugian besar. 2. **Mesin Pertanian Terbaru**:    - **Deskripsi**: Termasuk penggunaan traktor otomatis, drone untuk pemantauan lahan, sistem irigasi presisi, dan alat-alat canggih lainnya yang mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas perta...

Pilkada serentak 2024 mendatang akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Hal tersebut disampaikan Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia yang saat ini berada di Lumajang Jawa Timur dalam rangkaian acara koordinasi giat lembaga dengan seluruh lembaga atau kelompok masyarakat/komunitas yg secara independent melakukan pengawasan melekat serta mengumpulkan data data yang terkait pilkada terutama di daerah Tapal Kuda Jawa Timur bagian timur. Ery juga mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024 diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 41,26 T. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. “Membentuk atau menganggarkan dana cadangan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah,” katanya. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) den...

[LSM Masyarakat Transparansi Indonesia - Surabaya, 4 Juni 2024] Berita mengenai dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang hari ini merupakan isu yang cukup serius dan dapat mengganggu legitimasi publik terhadap kinerja lembaga Pemilihan Umum ini. Dugaan ini melibatkan banyak unsur unsur yang diduga dapat mempengaruhi proses fit and proper test yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Juni 2024 di Surabaya, kemarin. Independenitas Komisioner KPU Jawa Timur sedang dipertaruhkan. Dugaan ini mencuat setelah pelaksanaan fit and proper test pada tanggal 1 Juni 2024 di Surabaya. Proses seleksi ini yang mana sesuai juklak/juknisnya sudah diatur oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU RI, yang melakukan rekrutmen untuk 36 kabupaten/kota di Jawa Timur secara serentak. Pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya telah diatur dan dijalankan sejak awal tahun ini, ...