LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat “Pengaturan tentang tanah ulayat sama sekali belum optimal, karena belum ada data komprehensif tentang keberadaan tanah ulayat, dan belum ada tata cara untuk menentukan tanah ulayat”  E A N Pelupessy yang merevisi asumsi Iskandar Syah Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Kementerian ATR/BPN.   Masyarakat Transparansi Indonesia - Masyarakat Hukum Adat (MHA) kerap kali menghadapi perampasan sumberdaya alam dan wilayah adat miliknya. Salah satu penyebab, karena ketentuan pengakuan bersyarat yang memberatkan dan sarat politis di tingkat daerah. Hal ini berdampak pada lemahnya pengakuan wilayah adat sehingga terjadi tumpang tindih dengan izin konsesi di dalamnya. Isu ini mengkerucut pada status kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Masyarakat adat di Indonesia. Permasalahan Masyarakat Hukum Adat dibahas dalam Webinar GTRA Summit 2023 mengenai isu MHA yang mengangkat tema “Mewujudkan Kepa...

Dalam suatu langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Selasa, 5 Maret 2024, di kantor BPK Provinsi Jawa Timur. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses audit yang belum diaudit untuk seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan kembali pentingnya akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dirinya menyerukan kepada semua kepala daerah di Jawa Timur untuk mengimplementasikan program-program pemerintahan dengan tanggung jawab, didukung oleh laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Jatim menguraikan bahwa LKPD menyediakan informasi krusial mengenai kondisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan aliran kas, yang essensial untuk analisis, ...

Masyarakat Transparansi Indonesia, Lumajang 15 Agustus 2024 - Dalam life Facebook perdana LSM GMPK pada hari Kamis 15 Agustus 2024

Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tengger Ranupani “Pengaturan tentang tanah ulayat sama sekali belum optimal, karena belum ada data komprehensif tentang keberadaan tanah ulayat, dan belum ada tata cara untuk menentukan tanah ulayat”  E A N Pelupessy yang merevisi asumsi Iskandar Syah Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Kementerian ATR/BPN.   Masyarakat Transparansi Indonesia - Masyarakat Hukum Adat (MHA) kerap kali menghadapi perampasan sumberdaya alam dan wilayah adat miliknya. Salah satu penyebab, karena ketentuan pengakuan bersyarat yang memberatkan dan sarat politis di tingkat daerah. Hal ini berdampak pada lemahnya pengakuan wilayah adat sehingga terjadi tumpang tindih dengan izin konsesi di dalamnya. Isu ini mengkerucut pada status kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Masyarakat adat di Indonesia. Permasalahan Masyarakat Hukum Adat dibahas dalam Webinar GTRA Summit 2023 mengenai isu MHA yang mengangkat tema...

Lumajang, Masyarakat Transparansi Indonesia, Sabtu 10 Agustus 2024 - Pemilu adalah arena kontestasi politik yang demokratis dengan mengonversi suara rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan pada lembaga pemerintah,  baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu dilakukan berpedoman kepada prinsip pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Oleh karena itu, peran pemuda dalam Pemilu 2024 pada era masyarakat multikultural dan digitalisasi demokrasi sangat penting. Demikian disampaikan oleh Ery Abd Nasir Pelupessy, SH.MH menyikapi Sosialisasi Pasangan Calon dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Lumajang, yang mengusung pasangan calon Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma pada Sabtu (10/08/24), ditengah kegiatan rutinnya bersama dengan komunitas marginal di Lumajang. Ery Pelupessy menjelaskan target KPU Kabupaten Lumajang berdasar release admin media untuk Pemilu Kepala Daerah 2024 mendatang, yakni kehadiran pemilih di Tempat Pem...