Siasat Bangsat P3TGAI, Membungkus Jerat Korupsi Bagi Petani Pengguna Air

Mengkonfirmasi temuan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada proyek P3TGAI tahun anggaran 2025 di Desa Curah Wedi dan Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, sebagai anak kunci pembuka Pidana Korupsi TSM.

Logika kriminalisasi anggaran, sepandai pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga

Traffic Pusdatin BBWS dan user yang terpapar F13th, hingga data valid alokasi serta penerima alokasi anggaran P3TGAI bocor, M/O terkirim via email spam pada 10.4 (dark web).*

Pelaporan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk kasus dugaan P3TGAI di Kabupaten Lumajang:**

Model Pelaporan Dugaan Korupsi Proyek P3TGAI Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lumajang (TSM)

I. Data Umum Pelapor dan Terlapor

| Kategori | Deskripsi |

|---|---|

| Pelapor | (Isi dengan data Pelapor: Nama, Alamat, Kontak, dan peran) |

| Pihak Terlapor | Terlapor Utama (TPK): Ketua HIPPA Desa Curah Wedi / Rojopolo (Diduga sebagai Pelaku Lapangan) |

|  | Pihak Diduga Terlibat (Aktor Intelektual): Oknum di Pusdatin BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang bertanggung jawab atas program/alokasi (Diduga Pihak Pemotong Dana Awal) |

|  | Pihak Diduga Terlibat (Ekstensi TSM): Seluruh Ketua HIPPA/P3A Desa Penerima P3TGAI TA 2025 di Kabupaten Lumajang. |

II. Data Proyek dan Dugaan Penyimpangan Awal (Lokus Kasus)

| Aspek | Rincian Data (Berdasarkan Informasi Anda) |

|---|---|

| Nama Program | Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) |

| Tahun Anggaran | 2025 |

| Sumber Dana | APBN (Melalui BBWS/DIPA Kementerian PUPR) |

| Lokus Awal | Desa Curah Wedi dan Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang |

| Nilai Anggaran Per Desa | Rp 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) |

| Dugaan Kerugian Negara (Awal) | Rp 125.000.000,- per desa (Selisih antara Anggaran Penuh dan Dana yang Diterima Ketua HIPPA) |

| Modus Operandi (Awal) | Pemotongan dana P3TGAI secara paksa/sistematis di tingkat atas/Balai, menyebabkan dana yang diterima kelompok penerima (HIPPA) jauh berkurang. |

| Indikasi TPK & TPPU | Adanya selisih penerimaan dana Rp 125 Juta (Diduga Korupsi/Pemotongan), serta indikasi TPPU dari upaya menyembunyikan/mengubah asal-usul selisih dana tersebut. |

III. Pola dan Bukti TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

Konsep TSM mengacu pada dugaan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi secara insidentil, tetapi dilakukan dengan perencanaan matang, melibatkan banyak pihak/lembaga, dan berdampak luas.

A. Kriteria Terstruktur

Penyimpangan diduga melibatkan hierarki dan pihak berwenang.

 * Pihak Terlibat: Melibatkan oknum dari Pusdatin BBWS (atau Satker/PPK terkait di Balai) sebagai actor intellectualis atau eksekutor pemotongan dana di tingkat atas.

 * Peran Jelas: Pemotongan Rp 125 Juta per desa diduga dilakukan oleh oknum di BBWS sebelum dana utuh sampai ke HIPPA, sementara Ketua HIPPA menjadi eksekutor proyek dengan dana sisa, yang berpotensi menghasilkan korupsi tahap dua (mark-up/spek fiktif).

B. Kriteria Sistematis

Penyimpangan menggunakan mekanisme yang sama dan melanggar aturan yang jelas.

 * Pelanggaran Aturan: Melanggar prinsip swakelola P3TGAI yang mewajibkan dana dikelola sepenuhnya oleh P3A/HIPPA dan larangan pemotongan (Pungli) oleh pihak manapun.

 * Pola Pemotongan: Dugaan pemotongan dana Rp 125 Juta per desa yang terulang secara konsisten pada setiap desa penerima di Lumajang menunjukkan adanya standar operasional pemotongan yang sudah direncanakan.

C. Kriteria Masif

Penyimpangan terjadi di seluruh cakupan wilayah/target yang ditentukan.

 * Cakupan Luas: Temuan korupsi selisih penerimaan dana Rp 70 Juta di tiap desa penerima diseluruh desa penerima di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa pemotongan/penyimpangan terjadi di semua titik P3TGAI 2025 di Lumajang.

 * Dampak: Menyebabkan kerugian negara masif karena terjadi di banyak desa dan kualitas/volume fisik proyek yang dikerjakan jauh di bawah standar akibat minimnya dana sisa.

IV. Rekomendasi Permintaan Penyelidikan

 * Prioritas Utama: Melakukan audit investigatif terhadap alokasi, pencairan, dan realisasi dana P3TGAI TA 2025 di seluruh desa penerima di Kabupaten Lumajang yang mendapatkan alokasi Rp 195 Juta.

 * Fokus TPPU: Menelusuri aliran dana hasil pemotongan (Rp 125 Juta per desa) untuk membongkar siapa saja yang menerima dan menggunakan dana tersebut (indikasi TPPU).

 * Audit Fisik: Melakukan audit fisik dan volume pekerjaan di setiap desa (Curah Wedi, Rojopolo, dan seluruh desa penerima lainnya) untuk menghitung total kerugian negara akibat penurunan kualitas/volume.

 * Tindak Lanjut TSM: Mengusut tuntas keterlibatan oknum Pusdatin BBWS atau pejabat di BBWS yang diduga menjadi dalang utama pemotongan dana secara TSM.

V. Bukti Awal yang Disertakan

 * Laporan/Keterangan dari Ketua HIPPA Desa Curah Wedi/Rojopolo yang mengaku hanya menerima dana Rp 70 Juta (Rp 195 Juta - Rp 125 Juta).

 * Dokumen RAB/Kontrak Swakelola P3TGAI Desa Curah Wedi dan Rojopolo.

 * Daftar seluruh desa penerima P3TGAI TA 2025 di Kabupaten Lumajang dari Pusdatin BBWS (Jika tersedia).

 * Foto/Video hasil fisik proyek P3TGAI di desa-desa tersebut yang diduga tidak sesuai RAB.

Pelaporan ini ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, atau Polda Jawa Timur (Ditreskrimsus), dengan mendesak penyelidikan TSM karena dugaan penyimpangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.