69,7 Milyar APBD Bondowoso untuk Ijen Geopark

69,7 MILYAR UNTUK IJEN GEOPARK

Masyarakat Transparansi Indonesia|Bondowoso, Anggaran pengembangan IJEN GEOPARK menuju UNESCO Global Geopark (UGG) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencapai Rp 69,7 miliar lebih. Dana tersebut dianggarkan di APBD Tahun 2021.

Anggaran tersebut tidak hanya untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Tapi dialokasikan di 10 OPD yang terlibat dalam Ijen Geopark.

Di antaranya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 26,7 miliar lebih; Dinas Perkim (Permukiman) Rp 21,4 miliar; Disparpora Rp 9 miliar; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rp 6,9 miliar; dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Rp 1,8 miliar.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Rp 1,6 miliar lebih; Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rp 1,3 miliar lebih; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp 588 juta; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rp 161 juta; dan Dinas Pertanian Rp 50 juta.

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono mengatakan, bahwa komitmen anggaran untuk Ijen Geopark menuju UGG sudah selesai. Yakni melalui pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran (BATA).

"Sebelum Paripurna RAPBD 2021, sudah selesai. Jadi total dari 10 OPD yang dihitung itu ada potensi anggaran, komitmen kita anggaran sebesar Rp 69,7 miliar," katanya.

Menurutnya, setelah dukungan anggaran dibutuhkan dukungan regulasi. Yaitu regulasi tim teknis untuk menggerakkan semua OPD yang terlibat dalam Ijen Geopark ini.

"Jadi yang mengorganisir kegiatan tingkat OPD ini tim teknis Bappeda. Nanti juga ada SK pelaksana harian. Sebab ketua yang sebelumnya mengundurkan diri. Ini yang dibutuhkan segera," jelasnya.

Menurutnya, masih ada enam OPD yang belum dihitung. Sehingga anggaran untuk pengembangan Ijen Geopark ini bisa bertambah. "Ya total bisa mencapai Rp 75 miliar lah," imbuhnya.

Sutriyono mengatakan, mulai Januari 2021 nanti apa saja yang dilakukan oleh OPD yang terlibat sudah jelas. Misalnya seperti PUPR untuk persiapan infrastruktur. 

"PUPR itu besar, untuk infrastruktur dan rehabilitasi di akses masuk atau kawasan Ijen Geopark," terangnya.

Ia menegaskan bahwa branding IJEN GEOPARK menuju UNESCO Global Geopark bukan hanya menjadi tugas satu dinas. "Ini tentu dibutuhkan peran semua pihak. Baik eksekutif maupun legislatif. Termasuk juga pengawasan dari masyarakat. Serta OPD yang terlibat tidak bekerja secara parsial," tegasnya. (ery)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendamping Desa Mengawal Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Mengawal Apa? Mengawal Dananya?

Gambar
Tantangan Pendamping Desa dalam Mengawal Pembentukan Kopdes Merah Putih Jurnal LUNAS UMKM 1376/2025, E Pelupessy, Menara Batavia IV/q17 - Jakarta Pusat Pendamping desa memegang peranan krusial dalam mengawal pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang seringkali menghambat efektivitas pendampingan ini, antara lain:  * Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan: Banyak pendamping desa yang mungkin belum memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk koperasi, mulai dari aspek legalitas, manajemen keuangan, hingga pengembangan usaha. Ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memberikan bimbingan teknis yang komprehensif kepada masyarakat desa.  * Kurangnya Pelatihan yang Berkelanjutan: Pelatihan yang diberikan kepada pendamping desa seringkali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, pengetahuan mereka tidak terbarukan seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan koperasi di lapangan.  * B...
Baca selengkapnya

Menuju Koperasi Digital Berlisensi, Koperasi Desa Merah Putih Rojopolo Siap Tembus Pasar Global

Gambar
Menuju Koperasi Digital Berlisensi, Koperasi Desa Merah Putih Rojopolo Siap Tembus Pasar Global ROJOPOLO – Sebuah langkah visioner diambil oleh pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Rojopolo untuk membawa usaha mereka ke panggung dunia. Inisiatif ini tertuang dalam sebuah proposal usaha komprehensif yang telah diajukan kepada PT Smesco Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Visi besar ini pun mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Kepala Desa Rojopolo, H. Sukiyanti, SH. Proposal dengan tema "Penguatan dan Digitalisasi Sistem Manajemen SDM serta Tata Kelola Modal Dasar dalam Memasuki Pasar Global/Global Market" tersebut menjadi bukti keseriusan koperasi untuk beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern. Fokus utama dari proposal ini adalah mempersiapkan Kopdes Merah Putih Rojopolo sebagai rintisan koperasi digital berbasis Internet of Things (IoT) yang berlisensi untuk pasar global. Dalam keterangannya, Kepala Desa Rojopolo, H. Sukiyanti, S...
Baca selengkapnya

Desa Rojopolo Siap Bertransformasi Menjadi Desa Digital

Gambar
Desa Rojopolo yang terletak di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, tengah bersiap untuk menjadi bagian dari transformasi digital yang dicanangkan dalam Program Desa Digital oleh Presiden Prabowo. Dengan semangat gotong-royong dan visi pembangunan yang progresif, Desa Rojopolo berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendorong kemajuan desa. Kepala Desa Rojopolo Hj. Sukiyanti. SH menyatakan bahwa digitalisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola desa. “Kami sangat antusias menyambut program ini. Dengan digitalisasi, layanan publik akan lebih mudah diakses, dan desa kami dapat terhubung lebih baik dengan dunia luar,” ungkapnya. Sebagai bagian dari persiapan, Desa Rojopolo telah mulai melakukan beberapa langkah konkret, antara lain: Pembangunan Infrastruktur Digital: Penyediaan perangkat teknologi seperti komputer dan sistem informasi yang akan diguna...
Baca selengkapnya