LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

 Hari ini 25 tahun lalu, terjadi kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli). Puncak kerusuhan terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia. Awal konflik Pecahnya peristiwa Kudatuli dikaitkan dengan konflik internal partai saat Kongres IV PDI. Kongres itu menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Diberitakan Harian Kompas, 22 Juli 1993, hari pertama Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Ada pengambilalihan pimpinan sidang oleh Yacob Nuwa Wea yang mengaku sebagai fungsionaris dari DPP PDI Peralihan, bersama 400 rekannya yang menerobos ruang kongres. Saat itu ada dua kubu dalam internal PDI. Kubu pertama mendukung Soerjadi dan satu lagi ada di kubu Megawati Soekarnoputri.  Akibat suara yang tidak bulat, kericuhan ini berbuntut keputusan Menkopolkam Soesilo ...

Perang Diponegoro: Latar Belakang, Jalannya Perang, dan Akhir Oleh: E A N Pelupessy, SH. MH. L.lc Latar Belakang Perang Diponegoro Menurut Saleh As’ad Djamhari dalam bukunya Strategi Menjinakkan Diponegoro, menyatakan bahwa Pangeran Diponegoro muncul di panggung politik Kesultanan Yogyakarta pada 1812 tatkala ia membantu ayahnya yang waktu itu masih menjadi putra mahkota (Pangeran Adipati Hamangkunagoro) yang tengah bersengketa dalam perebutan kekuasaan melawan kakeknya, Sri Sultan Hamengkubuwono II (Djamhari, 2014:29). Setelah ayahnya diangkat sebagai Sultan oleh pemerintah Inggris, Pangeran Diponegoro dari panggung politik dan jarang hadir di kraton, kecuali saat ada audiensi resmi pada Grebeg Maulud. Pada hakikatnya, ia tidak begitu bahagia terhadap pengangkatan ayahnya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Karena itu pula Diponegoro menolak untuk ditawari sebagai putra mahkota oleh Residen Crawfurd karena adanya campur tangan asing dalam menentukan seorang Sultan. Mung...

PERKUMPULAN MASYARAKAT TOPENG MONGKOR SITUBONDO VISI Aktif Melestarikan, Mengembangkan, serta Memasarkan Seni dan Budaya Tradisi secara Berkelanjutan MISI Mengkaji berbagai seni dan budaya tradisi Madura serta etnis lain, termasuk seni dan budaya pop dari luar Indonesia; Melestarikan, mengembangkan dan mengkolaborasikan berbagai kreasi seni dan budaya dengan tetap mengusung tradisi Madura Pendalungan di Situbondo sebagai arus utama; Memasarkan hasil kreasi seni dan budaya guna menjamin sustainabilitas pelestarian dan pengembangan sesuai minat masyarakat; Mengapresiasi tokoh serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya tradisi Situbondo. Perkumpulan Masyarakat Topeng Mongkor Situbondo ( PMTM Situbondo) merupakan sebuah institusi independen yang bergerak pada empat sektor utama: Pendidikan, Lingkungan, Ekonomi, Seni dan Budaya. Di sektor pendidikan, PMTM Situbondo memiliki kelompok penggiat kegiatan kesenian daerah...

IJIN PEMANFAATAN BUAH ASAM DI SEPANJANG JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN, DALAM TELAAH KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF Investigasi mendalam terhadap tema tersebut diatas telah dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia dan Lembaga terkait yang berada di tingkat lokal berhasil mengumpulkan bahan keterangan bagi tindak lanjut penanganan perkara yang selama ini jelas sangatt tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Buah asam yang dipanen dari pohon pohon asam yang tumbuh di sepanjang jalan provinsi dan kabupaten yang berada di wilayah administratif Kabupaten Situbondo, dari kurang lebih 857 pohon yang ada jika dihitung tiap pohon yang dapat menghasilkan buah adalah setengahnya (dalam asumsi matematis logis). Maka harga buah asam jawa (Javanese Tamarind) yang ada di pasar bebas dalam bentuk mentah, sudah terkupas dan dibuang bijinya per kilogram adalah Rp 6000. Asumsi hasil panen buah per pohon rata rata 400 Kg/Tahun, jadi jika kita kalkul...

Masyarakat Transparansi Indonesia, Situbondo -  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas TPHP) Kabupaten  Situbondo , mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk subsidi pupuk urea dan bantuan pupuk lainnya. "Untuk alokasi pupuk urea bersubsidi sekitar Rp5 miliar, sedangkan bantuan pupuk lainnya seperti petani tembakau maupun petani tanaman pangan lainnya Rp5 miliar," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dinas TPHP) Kabupaten Situbondo, Sentot Sugiyono di Situbondo, Rabu, 19 Mei 2021. Ia menyebutkan, Kabupaten  Situbondo  memperoleh jatah pupuk urea bersubsidi dari pemerintah pusat sebanyak sekitar 20.000 ton pada tahun 2021, dan disalurkan kepada 68.800 petani yang sudah terdaftar melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), dilansir dari  Antara . Sedangkan bantuan pupuk lainnya seperti petani tembakau dan petani tanaman pangan lainnya yang juga dianggarkan Rp5 miliar, lanjut dia,...