LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Enam kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di wilayah itu. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Jonahar mengatakan hal ini dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (28/12/2021). "Sebanyak enam kabupaten se-Jatim telah menerapkannya, yaitu Kabupaten Ponorogo, Jombang, Madiun, Pasuruan, Magetan, dan Blitar," terang Jonahar. Jonahar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait  pembebasan biaya BPHTB  di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan percepatan pelaksanaan program  PTSL  di wilayah tersebut. Hingga saat ini, sudah 12.095.000 bidang tanah terdaftar atau sekitar 61,9 persen dari seluruh bidang tanah se-Jawa Timur. Adapun sebanyak 395.000 sertfikat atas tanah telah diterbitkan di 38 kabupaten/kota di Jawa Tim...

Lumajang- AnkasaPost.com - Rabu 29 Desember 2021-  Ketidakpastian legal formal areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar maka areal yang telah selesai ditatabatas (istilahnya “temu gelang”) baru sekitar 12 persen (14,2 juta hektar).  Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan.  Padahal setidak-tidaknya terdapat 50 juta orang yang bermukim disekitar kawasan hutan dengan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan (studi kasus terhadap friksi yabg terjadi antara BKPH Senduro dan SPL Lumajang), tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lap...

Lumajang - Besarnya refocusing anggaran Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya di tengah pandemi covid-19 yang terus berlanjut ditengarai rawan penyelewengan bila tak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik oleh aparat desa. Hasil penelitian Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), pada periode tahun 2020 - 2021 telah terjadi perluasan kasus korupsi seiring dengan naiknya jumlah anggaran dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat. MTI mencatat ada sekitar 62 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Desa dengan melibatkan 61 kepala desa atau aparatnya dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 100,4 miliar. "Jika pemerintah desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik, maka akan rawan dikooptasi oleh elite lokal yang sarat dengan kepentingan pribadi," kata Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia, E A N Pelupessy SH, MH, L.iC saat berbincang santai dengan Komunitas Pemerhati Masalah Sosial - Masyarakat di Senduro ...

Harta Karun Super Langka RI Ternyata ada di Daerah-Daerah Ini Selasa, 24/08/2021, 15.00 WIB Lumajang, Masyarakat Transparansi Indonesia - Cita-cita Indonesia untuk menjadi "Raja Baterai" bukanlah hal mustahil dengan keberadaan komoditas tambang sebagai sumber bahan bakunya terdapat di dalam bumi negeri ini. Tidak hanya sejumlah komoditas tambang andalan seperti nikel, emas, tembaga, batu bara, maupun timah, namun ternyata Indonesia juga memiliki sumber daya tambang yang belum dikembangkan. "Harta karun" terpendam ini bernama logam tanah jarang (LTJ) atau Rare Earth Element. Komoditas ini dinamai logam tanah jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, LTJ ini melimpah, melebihi unsur lain dalam kerak bumi. Sumber daya logam tanah jarang ini banyak dicari oleh banyak pihak. Pasalnya, "harta karun" ini memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai...

Lumajang, Masyarakat Transparansi Indonesia --  Pakar Vulkanologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi menyebut  Gunung Semeru  di Lumajang, Jawa Timur, telah mengalami peningkatan aktivitas sebelum erupsi pada 4 Desember 2021. Wahyudi menjelaskan, sejak 90 hari terakhir Semeru terpantau telah menunjukkan kenaikan aktivitas gempa letusan yang secara teori sudah bisa dianggap cukup sebagai prekursor atau gejala erupsi pada 4 Desember. "Sejak 90 hari terakhir ada peningkatan kegempaan, itu kurang lebih rata-rata di atas 50 kali per hari sejak 90 hari terakhir. Bahkan ada yang sampai mencapai 100 kali per hari. Ini sebenarnya sudah tanda-tanda, bisa dijadikan prekursor akan terjadinya erupsi yang lebih besar," kata Wahyudi di Auditorium FMIPA UGM, Sleman, Senin (6/12). Wahyudi menjabarkan, sebenarnya sejak statusnya dinaikkan menjadi Waspada (level II) pada 2012, Semeru perlahan menunjukkan kenaikan aktivitas. Seperti mengeluarkan kepulan asap putih dan abu-abu ...

Koperasi Unit Desa (KUD) berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Di mana KUD menjadi penyokong aktivitas perdagangan khususnya di pedesaan. Namun di tengah pandemi Covid-19 seperti  saat ini, masyarakat kerap kesulitan untuk memulai usaha kecil. Oleh karenanya Induk KUD (INKUD) bekerja sama dengan agregator Karang Taruna Desa Rojopolo Ery Pelupessy telah meluncurkan program untuk mendukung eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebanyak 2.000 gudang KUD bakal digitalisasi sesuai program. Kerja sama antara Direktur Utama INKUD Portasius Nggedi dan agregator KARANG TARUNA, Ery Abd Nasir Pelupessy SH, MH, LiC dimulai dari pulau Jawa. Acara peluncurannya sendiri bertempat di Kantor Kecamatan Jatiroto, Jatiroto pada tanggal 31 Mei 2017. Sebelum kerja sama ini, gudang KUD vakum dan sementara waktu disewakan. Oleh karena itu, INKUD dan KARANG TARUNA Desa Rojopolo melakukan uji coba untuk memanfaatkan gudang tersebut. Dengan melakukan konsultasi dan koo...

https://us.docworkspace.com/d/sIKvI8OMayfiyjAY

Inisiatif lintas sektor yang dilakukan oleh Kepala Desa Klampok Arum H Suto agar dapat setara dengan desa desa yang lain dalam mengembangkan perekonomian desa yang mendukung keberlanjutan pembangunan dengan mengangkat Pendapatan Asli Desa dari sektor retribusi, dimana upaya tersebut dilakukan dengan cara yang cukup banyak menghadapi kesulitan kesulitan di bidang birokrasi perijinan dan status legalitas atas lahan. Tersebut sebuah gudang usang peninggalan Orde Baru ketika swasembada pangan di inisiasi oleh Pelita V yang terletak di desa Klampok Arum kecamatan Tekung kabupaten Lumajang Jawa Timur, gudang yang terletak diantara pemukiman penduduk di dusun Darungan Klampok Arum oleh Kepala Desa bersama dengan Kelompok Masyarakat setempat sedianya akan digunakan sebagai fasilitas pasar desa yang menjual berbagai kebutuhan bahan pokok dan pangan masyarakat sekitar. 'Inisiatif dibangunnya pasar desa ini didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan pemukiman yang demikian pesat ter...

Terkaan adanya rekayasa dokumen dalam pengiriman barang diusut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini masih berkelindan dengan perkara dugaan rasuah pengadaan dan pemasangan  six roll mill  di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode 2015-2016. Pengusutan dilakukan lewat keterangan Kepala Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Andri Ramdhani, yang diperiksa sebagai saksi, Selasa (2/2) "Dikonfirmasi terkait dengan analisa oceanografi dan cuaca pada saat barang didatangkan dari Jerman yang mana diduga adanya rekayasa pada dokumen adendum kontrak yang disusun oleh PT WDM (Wahyu Daya Mandiri)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. Sebelumnya pada Senin (1/2), penyidik KPK memeriksa dua saksi. Enny Kusuma selaku ibu rumah tangga, salah satunya, dikonfirmasi mengenai dugaan pembelian satu mobil oleh pihak yang terkait dengan perkara dan penyimpanannya dititipkan di rumah Enny. ...

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan Oleh : E A N PELUPESSY SH, MH, LiC, Staf Ahli Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Lembaga KERIS Republik Indonesia Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu: Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium Mineral logam, antara lain: emas, tembaga Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas m...

Giat Vaksinasi Covid-19 di Polsek Jatiroto Polres Lumajang Targetkan 20.000 Dosis Lumajang (MTI) - Petugas Polsek Jatiroto pada hari Kamis 14 Oktober 2021 menggelar vaksinasi COVID-19 bertempat di Polsek Jatiroto  Kecamatan Jatiroto dengan menyasar warga yang takut disuntik dan warga yang kesulitan mengakses sentra vaksin. Kapolsek Jatiroto Ajun Komisaris Polisi Rudy Isyanto di Jatiroto menyampaikan langkah ini dilakukan bagi warga yang terpapar hoax (berita bohong) vaksinasi COVID-19 sekaligus melayani warga yang tidak memiliki waktu menerima vaksin karena pekerjaan. “Kemudian kami coba bantu jelaskan. Lalu ada juga yang sehari-harinya memang berkebun, berladang sebagai buruh tani sehingga untuk datang ke balai pengobatan atau puskesmas terdekat tidak punya waktu. Alhamdulillah lewat program ini berhasil mendatangi warga untuk melakukan vaksinasi,” kata dia. AKP Rudy mengatakan masih banyak warga perkampungan di Desa Jatiroto yang mempercayai berita hoaks berkaitan vak...

Sejak jenuh dan tersekatnya masyarakat di sekitar kabupaten jember jawa timur, dibukanya beberapa kompartemen sekat di jalan jalan utama Kota Jember yang perlahan mulai bangkit dan bergerak agar tetap dapat bertahan. Pandemi korona sejak 2020 lalu nyaris memukul jatuh seluruh perekonomian warga, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Namun, tidak semua sektor mengalami nasib buruk. Di pemerintahan, pajak reklame justru menunjukkan pertumbuhan. Pada 2020 lalu, PAD reklame lebih dari 100 persen dari target Rp 2,5 miliar. Sementara tahun 2021 ini, baru mencapai sekitar 37 persen dari target sebesar 6,3 miliar. Diharapkan, hingga akhir 2021 nanti, capaiannya juga diharapkan melebihi target yang telah ditentukan. Seperti diketahui, pemasangan reklame berupa baliho, banner, atau jenis lain, harus memperoleh izin pemerintah. Setiap ukuran reklame telah diatur soal ketentuan pembayaran pajaknya. Bagi reklame yang sudah berizin, bisa dipasang di tempat yang diten...