Klarifikasi Tanah Tak Bertuan Yang Dikuasai PT Budidaya Tampora

Klarifikasi Tanah Tak Bertuan Yang Dikuasai PT Budidaya Tampora

10 Februari 2021

Ankasapost|Situbondo - Carut marut tata kelola lahan tambak udang yang sudah belasan tahun dikuasai oleh PT Budidaya Tampora seluas kurang lebih 25 hektar di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo menyisakan polemik berkepanjangan sehingga memaksa tokoh tokoh masyarakat di Banyuglugur angkat bicara

H Hariyanto, salah satu tokoh masyarakat dan aktivis LSM Jawara yang berkegiatan di Kabupaten Situbondo saat bertemu Ankasapost.com mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada kejelasan terkait hak milik dan pengusahaannya. Lahan itu dibiarkan terbengkalai tidak terurus dan mestinya dapat maksimal digunakan masyarakat khususnya di Kecamatan Besuki

Ery Pelupessy SH, MH Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia di Besuki ketika bertemu aktivis LSM Jawara, Rabo 10 Februari 2021 menyampaikan hal yang kurang lebih sama bahwa penguasaan lahan yang ada di Kabupaten Situbondo harus ditata ulang dan diperjelas dengan pengajuan permohonan serta proses legal formal yang benar

PT Budidaya Tampora, yang setelah dilakukannya investigasi oleh Masyarakat Transparansi Indonesia tidak dapat ditemui satupun orang atau manajemen kegiatan produksi yang ada di tempat, sampai berita ini diturunkan klarifikasi dan hak jawab tidak digunakan oleh PT Budidaya Tampora. (ery)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendamping Desa Mengawal Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Mengawal Apa? Mengawal Dananya?

Gambar
Tantangan Pendamping Desa dalam Mengawal Pembentukan Kopdes Merah Putih Jurnal LUNAS UMKM 1376/2025, E Pelupessy, Menara Batavia IV/q17 - Jakarta Pusat Pendamping desa memegang peranan krusial dalam mengawal pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang seringkali menghambat efektivitas pendampingan ini, antara lain:  * Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan: Banyak pendamping desa yang mungkin belum memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk koperasi, mulai dari aspek legalitas, manajemen keuangan, hingga pengembangan usaha. Ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memberikan bimbingan teknis yang komprehensif kepada masyarakat desa.  * Kurangnya Pelatihan yang Berkelanjutan: Pelatihan yang diberikan kepada pendamping desa seringkali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, pengetahuan mereka tidak terbarukan seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan koperasi di lapangan.  * B...
Baca selengkapnya

Menuju Koperasi Digital Berlisensi, Koperasi Desa Merah Putih Rojopolo Siap Tembus Pasar Global

Gambar
Menuju Koperasi Digital Berlisensi, Koperasi Desa Merah Putih Rojopolo Siap Tembus Pasar Global ROJOPOLO – Sebuah langkah visioner diambil oleh pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Rojopolo untuk membawa usaha mereka ke panggung dunia. Inisiatif ini tertuang dalam sebuah proposal usaha komprehensif yang telah diajukan kepada PT Smesco Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Visi besar ini pun mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Kepala Desa Rojopolo, H. Sukiyanti, SH. Proposal dengan tema "Penguatan dan Digitalisasi Sistem Manajemen SDM serta Tata Kelola Modal Dasar dalam Memasuki Pasar Global/Global Market" tersebut menjadi bukti keseriusan koperasi untuk beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern. Fokus utama dari proposal ini adalah mempersiapkan Kopdes Merah Putih Rojopolo sebagai rintisan koperasi digital berbasis Internet of Things (IoT) yang berlisensi untuk pasar global. Dalam keterangannya, Kepala Desa Rojopolo, H. Sukiyanti, S...
Baca selengkapnya

Desa Rojopolo Siap Bertransformasi Menjadi Desa Digital

Gambar
Desa Rojopolo yang terletak di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, tengah bersiap untuk menjadi bagian dari transformasi digital yang dicanangkan dalam Program Desa Digital oleh Presiden Prabowo. Dengan semangat gotong-royong dan visi pembangunan yang progresif, Desa Rojopolo berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendorong kemajuan desa. Kepala Desa Rojopolo Hj. Sukiyanti. SH menyatakan bahwa digitalisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola desa. “Kami sangat antusias menyambut program ini. Dengan digitalisasi, layanan publik akan lebih mudah diakses, dan desa kami dapat terhubung lebih baik dengan dunia luar,” ungkapnya. Sebagai bagian dari persiapan, Desa Rojopolo telah mulai melakukan beberapa langkah konkret, antara lain: Pembangunan Infrastruktur Digital: Penyediaan perangkat teknologi seperti komputer dan sistem informasi yang akan diguna...
Baca selengkapnya