LSM "MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA"

Sebanyak 1.100 sertifikat tanah masyarakat desa di Rojopolo Jatiroto Lumajang masuk dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedikitnya (xxx) sertifikat tanah warga Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto telah diserahkan pada Senin, (tgl/bulan). "Hari ini diserahkan (xxx) dari (xxx) sertifikat masyarakat Desa Rojopolo Jatiroto, atas nama Pemdes Rojopolo kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPN Lumajang yang telah menyelesaikan pengurusan sertifikat program PTSL ini,  masyarakat senang sudah memiliki status yang jelas dari asetnya," kata Sukiyanti, SH. Kepala Desa Rojopolo dalam acara  Penyerahan Sertifikat Program PTSL, bertempat di Balai Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Senin (tgl/bln) 2023. Dilansir dari laman Masyarakat Transparansi Indonesia, Sukiyanti juga mengungkapkan, bahwa Sertifikasi program PTSL tersebut bertujuan untuk percepatan pemberian dalam kepastian hukum, dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat se...

Prof Mahfud MD adalah seorang akademisi ternama Indonesia, politisi senior, dan hakim yang disegani. Beliau memulai karirnya di dunia akademis sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas yang sama. Sejak saat itu, ia telah menjabat dalam berbagai jabatan, termasuk sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. Seperti yang Anda sebutkan, Prof Mahfud berasal dari Madura yang memiliki warisan budaya yang unik. Saya yakin latar belakang dan pengalamannya sebagai orang Madura akan membawa keberagaman dan perspektif baru dalam kepemimpinan nasional. Senang sekali melihatnya terpilih menjadi calon wakil presiden koalisi PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Saya mendoakan yang terbaik untuk dia dan seluruh koalisi dalam kampanyenya, dan saya berharap jika terpilih, mereka akan terus mengabdi kepada masyarakat Indonesia dengan integritas dan dedikasi. (KKK)

Latar belakang kisruh PTSL di Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang yang menyeret salah satu staf desa yaitu Sekdes, sehingga mendapatkan panggilan oleh kepolisian untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Dari keterangan yang berusaha dihimpun media ini, melalui nara sumber Kepala Desa Rojopolo Hj Sukiyanti saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/11/2023)  dirinya enggan untuk berkomentar terkait proses hukum tersebut. Perihal pemeriksaan Polisi kepada Sekretaris Desa Rojopolo ini dibenarkan, Kapolres Lumajang melalui Kanit Tipidkor Aipda Irwan Lukito Hadi saat dikonfirmasi via telp celullernya, Kamis (30/11/2023). Bahwa terkait Sekretaris Desa Rojopolo memang benar ada pemanggilan dan masih dalam tahap penyelidikan”, ungkapnya Sementara pihak Inspektorat Kabupaten Lumajang saat dihubungi melalui telp selulernya, Inspektur Pembantu V Aan Nungumbara, S.Sos justru malah mempertanyakan kembali kepada media ini dan belum memberikan keterengan lebih lanjut sa...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang akan menyegel papan reklame di kawasannya. Penyegelan itu karena reklame hingga saat ini tidak membayar pajak. "Penertiban sejumlah reklame milik pengembang properti itu atas permintaan BPRD karena belum ada pembayaran pajak reklame ke kas daerah," kata Kasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Gakda di Satpol PP Lumajang, Agus Haryoto, Selasa (14/3/2023) lalu. Diterbitkannya reklame ini, karena pengembang properti itu tidak mengindahkan surat peringatan yang sudah dilayangkan beberapa kali oleh BPRD Lumajang "Hingga batas akhir waktu ditentukan surat peringatan ke-3 per 10 maret kemarin, pengembang properti tetap tidak mengkonfirmasi terkait piutang pajak reklame ke BPRD," ujarnya. Dijelaskannya, bahwa reklame yang dibongkar itu sudah disinkronkan dengan dengan data milik 3 SKPD yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), DPMPTSP, serta PUTR Kabupaten Lumajang. "Selain belum bayar pajak reklame, ternyata pengembang properti...

Aturan pemasangan alat peraga kampanye yang baru biasanya diatur oleh komisi pemilihan umum atau lembaga pengawas pemilu di setiap negara, seperti Bawaslu RI di Indonesia. Meskipun saya tidak dapat memberikan informasi terbaru per tanggal 28 November, saya bisa memberikan beberapa prinsip umum yang biasa diterapkan dalam pemasangan alat peraga kampanye: Alat peraga kampanye hanya boleh dipasang di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Alat peraga kampanye tidak boleh mengganggu ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan estetika kota. Pemasangan alat peraga kampanye harus mendapatkan izin dari pemilik tempat atau bangunan yang menjadi lokasi pemasangannya. Tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dan tempat ibadah. Alat peraga kampanye harus sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum atau lembaga pengawas pemilu. Penting untuk mengikuti peraturan terb...

Menghidupkan kembali Project Inisiative yang prosesnya sedang dalam penanganan APH Kejaksaan Negeri Lumajang; SPOEL 2020, dana kegiatan senilai 1.8 Milyar yang dikorupsi oleh stake holder terkait antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan seterusnya. Sementara sampai hari ini tidak ada satu tersangkapun yang ditahan ataupun ditangkap. Sungguh sebuah dilema dan contoh perilaku aparatur sebuah negara yang berlandaskan hukum dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Sementara itu Koordinator Kegiatan (Sedjoeta Pisang Oentoek Loemadjang) SPOEL 2024, Ery Pelupessy. SH, MH, L.iC yang didampingi Asisten Operasi Fajar Firdianto ketika di Lumajang (26/10/2024) mengatakan gagasan yang mendasari dibangunnya kembali Project (Sedjoeta Pisang Oentoek Loemadjang) SPOEL 2024 adalah: - Menghidupkan kembali warisan kuliner Lumajang dengan kreasi menu berbahan dasar pisang - Mendorong pariwisata lokal dengan menggelar festival pisang Lumajang tahunan - Membangun ekonomi kreatif berbas...

Beberapa isu terkait persekusi dan atau penahanan salah satu tokoh masyarakat Tengger Ranupani, dimulai dari konflik agraria yang timbul dari carut marutnya sistem pertanahan dan terjadinya sewa menyewa lahan di kawasan pegunungan Tengger. Isu ini menjadi semakin kompleks ketika munculnya kepentingan investor dan perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengakuisisi lahan-lahan di kawasan tersebut untuk kepentingan pembangunan pariwisata dan pengembangan industri. Persekusi dan penahanan tokoh masyarakat Tengger Ranupani dapat terjadi karena mereka menjadi perlawanan terhadap eksploitasi lahan oleh investor dan perusahaan-perusahaan besar. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah dan kawasan pegunungan Tengger sebagai warisan budaya dan ekosistem alam yang penting. Selain itu, konflik agraria juga muncul karena adanya pencurian lahan oleh oknum-oknum yang mengerti dengan sistem pertanahan yang berbelit-belit. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Tengger Ranupani kehilang...

Reforma Agraria: MENEGAKKAN DAGU MANUSIA TENGGER-RANUPANI Satu dari beberapa tujuan Redistribusi Tanah Negara adalah untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata. Indikator keberhasilan dari kebijakan ini adalah meningkatnya kepemilikan tanah oleh kalangan masyarakat afirmatif yang dapat digunakan secara produktif dan tepat sasaran. Namun demikian, banyak sekali tantangan dan persoalan di lapangan guna mencapai pemerataan dan ketepatsasaran tersebut. Dalam Pasal 12 Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria disebutkan bahwa subjek penerima redistribusi tanah adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, dan badan hukum. Secara eksplisit tidak ditemukan subjek penerima yang menjadi prioritas penerima redistribusi tanah diantara tiga golongan tersebut dalam Perpres ini, karena proses penataan aset dan akses dikelola oleh kelembagaan Reforma Agraria yang terdiri dari stakeholder pusat dan dae...

Lumajang Hebat!! Oknum Camat Tempeh Kabupaten Lumajang Diduga Terima Uang 150 Juta untuk Memuluskan BacaKades Tempeh Tengah. Pada tanggal 6 di bulan September di Kabupaten Lumajang, pada saat hearing dengan Komisi DPRD Kabupaten Lumajang sebuah peristiwa mencengangkan terjadi. Seorang oknum Camat Tempeh dengan inisial panggilan D dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa inisial M diduga terlibat dalam tindak korupsi dengan menerima uang 150 juta rupiah untuk mempermudah proses bacakades di Tempeh Tengah. Peristiwa ini menggugah kesadaran masyarakat sekitar mengenai betapa rapuhnya integritas dan kejujuran di lingkungan pemerintahan. Kasus seperti ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, berbagai kasus korupsi telah terkuak yang mengejutkan masyarakat. Mereka yang seharusnya menjaga kepercayaan publik dan mengabdi kepada rakyat, sebaliknya terjebak dalam perangkap penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, Camat Tempeh diduga menjadi bagian d...

Pencurian Kayu Sono Keling yang diduga dibekingi aparat keamanan bekerjasama dengan oknum LSM dan Jurnalis di tanah negara dan dalam tata kelola  perhutani KPH Probolinggo Jawa Timur Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan, telah menjadi santapan empuk para penjahat lingkungan. Keberadaan kayu Sono Keling yang langka dan memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi magnet bagi para pelaku pencurian kayu. Akan tetapi, ironisnya, pencurian-pencurian ini nyatanya terjadi di wilayah yang dikelola Perhutani dan bahkan diduga kuat melibatkan aparat keamanan. Artikel ini akan membahas masalah pencurian kayu Sono Keling yang dibekingi oleh aparat keamanan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Kayu Sono Keling merupakan salah satu jenis pohon penghasil kayu langka yang menjadi target utama para pelaku pencurian kayu di Indonesia. Keberadaannya yang semakin terancam akibat praktik perburuan liar dan penebangan liar membuat ...

Jepara - MTI| Alih fungsi hutan yang secara administratif masuk wilayah Somosari Batealit beralih fungsi menjadi tempat wisata. Ada beberapa titik di lokasi tersebut berdiri bangunan permanen diduga bangunan tersebut ilegal. Hal itu terungkap setelah Kawali Jepara yang ditunjuk sebagai kuasa dari perwakilan masyarakat Somosari dan Satgas Parade Nusantara Desa Somosari Kab Jepara melakukan audensi dengan KPH Pati, di Kantor Perhutani Cabang Jepara Jalan Jend A Yani Jepara, Kamis (31/03/2022). Hadir dalam audensi tersebut, Ketua Kawali Jepara Tri Hutomo, Wakil Ketua I Aditya Seko M dan Kadiv Hukum dan Advokasi Nur Said SH MH, Kadiv Humas Andrie Once dan Media Kawali Muslikh, serta Ketua Satgas Desa Somosari beserta anggota. Audensi disambut oleh Kepala KPH Pati Arif Fitri Saputra SHut beserta jajaran. Agenda dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan dan surat kuasa dari Satgas Desa Parade Nusantara, bersama perwakilan masyarakat Somosari kepada Kawali Jepara. Dalam surat kuas...

Oknum LSM Diduga Menghalang Halangi Leliputan Pembagian Sertifikat PTSL Desa Rojopolo Lumajang By admin  SEP 14, 2023 Facebook Twitter Email WhatsApp Sambung Saya muchlas biasa Disebut AJI hari ini dalam tugas sebagai wartawan mendapatkan intimidisi dari Oknum LSM inisila (EP) dalam menjalankan tugas untuk meliput di salah satu desa Rojopolo terkait pembagian sertifikat PTSL, Kronologis awal. Saya saat bekerja . Ada oknum LSM tersebut (EP) . mengintimidasi Saya dengan menendang sampah kertas di samping . Dengan disaksikan dan keheranan warga yang melihat kejadian itu sayapun menanyakan apakah maksudnya dengan tindakan tersebut kepada oknum LSM tersebut, (EP) membentak serta menantang keluar balai desa, dan mengahalangi saya saat meliput, ” Saya menduga ini adalah upaya dari oknum tertentu, di Desain untuk menghalangi saya hadir, Dengan menghadirkan Oknum LSM sebagai Bekingan, dan membuat intimidasi, Dimana sebelumnya saya menemukan temuan yang cukup mengejutkan terkait semrawutnya ...

Ery Pelupessy, 26/08/2023 Lumajang, PDR4.0News  - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Timur bakal melaksanakan kegiatan penyitaan secara serentak atas aset milik para penunggak pajak pada akhir bulan ini. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo mengatakan KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III akan menyita sejumlah aset, seperti motor, mobil, emas, tanah dan bangunan, hingga rekening milik penanggung pajak. "DJP Jawa Timur terus berupaya menghimpun penerimaan negara dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada wajib pajak. Namun, jika tak kunjung melunasi utang pajak maka dilakukan tindakan penagihan aktif," katanya dikutip dari  kanalsatu.com , Kamis (24/8/2023). Dalam melaksanakan penyitaan, DJP akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa terlebih dahulu. Bila tunggakan tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, aset milik penanggung pajak bakal disita. Prosedur Penyitaan Berdasarkan PMK...

Dalam taksonomi, pisang termasuk   dalam genus Musa dan famili Musaceae.[1] Beragam spesies pisang tersebar di kawasan Malesia. Spesies pisang yang paling banyak dibudidayakan   di dunia adalah pisang hutan. Jenis pisang hutan dapat tumbuh di hutan, bukit maupun di dataran rendah.[2] Selain itu, pisang juga dapat ditanam bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan ketela pohon.[3] Pisang dapat dipanen kapan saja, karena pertumbuhannya yang sesuai dengan segala jenis musim. Kematian pohon pisang hanya terjadi ketika berbuah hanya sekali semasa hidupnya.[2] Buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Nutrisi di dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional.[3] Pada awalnya, pisang merupakan tumbuhan asli yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, kemudian menyebar ke seluruh wilayah dunia. Dari arah barat, pisang menyebar mulai dari Samudra Atlantik menuju ke Pulau Madagaskar lalu ke Benua Af...

Hingar bingarnya pemberitaan media tentang Pemilu 2024 mendatang, tentunya tidak serta merta mengurangi semangat para penegak hukum di jajaran Kejaksaan Negeri Lumajang untuk terus melakukan penyelidikan terkait korupsi pengadaan bibit pisang dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah dianggap cukup untuk dilakukan pemanggilan dan penahanan terhadap para pengkhianat pelaku korupsi anggaran negara tersebut. Di tempat yang berbeda, Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia, Ery Abd Nasir Pelupessy SH MH LiC; yang pada saat yang sama juga  berkegiatan membenih-gandakan bibit, re-konfigurasi tanam-rawat-panen dan menginisiasi pengembangan laboratorium pertanian dan perkebunan tingkat madya (komoditas pisang) di desa yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan serta lembaga keuangan mikro dalam lintas giat Kementerian Pertahanan dan Ormas Formasy Praja Nusantara bekerjasama dengan Universitas Muhammadyah Malang dan Sekolah Tani Muda Senduro seta Kelompok Tani ...

Masyarakat Transparansi Indonesia, Lumajang - 20 Juni 2023. Tercatat sudah hampir separuh Kepala Desa dan Perangkatnya memenuhi panggilan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Lumajang dan Inspektorat Kabupaten Lumajang serta Kejaksaan Negeri Lumajang terkait temuan temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Hampir separuhnya juga telah dijebloskan ke penjara, baik di tingkat Polres Lumajang maupun Polda Jawa Timur, Sekitar 25% nya sedang dalam proses pemeriksaan simultan. Ada aroma tak sedap pun terhembus diantara proses penegakan hukum yang demikian masif di tengah menghangatnya situasi politik. Seorang narasumber yang tidak ingin namanya disebut mengatakan bahwa hal seperti ini sudah jamak dilakukan menjelang kontestasi. Dia menyebut beberapa nama, dalam kaitan terperiksanya beberapa Kepala Desa dan Perangkatnya, "Selama mereka ikuti alur (arahan arahan dari DPM Kabupaten Lumajang), itu ada bagian bagiannya di Pemdes Lumajang, dan arahannya langsung dari Kepala...

Illegal Logging dan Penegakan Hukum yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Dalam tulisan ini yang akan membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan departemen Kehutanan dan Kepolisian Republik  Indonesia Resor Lumajang Polda Jawa Timur dalam menindak dan menanggulangi tindak pidana illegal loging atau penebangan hutan secara liar yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pencurian kayu atau illegal logging terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan tidak terkecuali juga di wilayah kabupaten Lumajang. Aksi pencurian kayu ini semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak hanya kawasan hutan industri dan hutan produksi saja yang terkena dampak tetapi kawasan hutan lindung dan cagar alam juga sekarang sudah mulai dijarah habis-habisan. Semakin maraknya aksi penebangan liar atau illegal loging semakin merugikan karena akan dapat mengakibatkan terjadinya ...

Mekanisme Kliring Perdagangan Karbon (Carbon Trade) bakal menggunakan sistem perdagangan elektronik yang berbasiskan SRG (Sistem Resi Gudang) Dilansir dari press release Menko Perdagangan RI  Airlangga Hartarto pada (Rabo, 3/05/2023). “Cetak biru mekanisme perdagangan karbon tersebut diputuskan usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta” lanjut Hartarto "Kliring perdagangan karbon itu melalui SRG, yaitu yang meregistrasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ibu Siti Nurbaya”. “Pembahasan registrasi itu harus jelas di awal” “Kalau lahan yang digunakan perdagangan karbon sudah jelas di awal baru bisa diperdagangkan," kata Airlangga Airlangga merinci registrasi untuk perdagangan karbon dilakukan terlebih dahulu melalui KLHK agar lahan yang digunakan untuk perdagangan sudah clean and clear. Perdagangan karbon juga menggunakan sistem perdagangan elektronik yang dapat menelusuri hutan asal yang memproduk...